Soeharto lahir di Kemusuk, Yogyakarta, pada 8 Juni 1921, dari keluarga petani. Masa kecilnya penuh kepindahan, baik rumah maupun sekolah, sebelum akhirnya tinggal bersama pamannya, Prawirowihardjo, seorang mantri tani. Di bawah asuhan pamannya inilah Soeharto menapaki jalan kedisiplinan yang kelak mengantarkannya pada dunia kemiliteran.
Tahun 1941 menjadi titik balik Soeharto saat ia terpilih sebagai prajurit teladan di Sekolah Bintara Gombong. Dari sini, ia masuk tentara kolonial KNIL, lalu bergabung dengan PETA saat pendudukan Jepang. Karier militernya berkembang pesat dari komandan resimen hingga menjadi pengawal Panglima Besar Jenderal Soedirman, bahkan memimpin operasi pembebasan Yogyakarta dari Belanda tahun 1949.
Panggung nasional benar-benar terbuka lebar bagi Soeharto setelah peristiwa G30S/PKI pada 1965. Kala itu, ia mengambil alih komando Angkatan Darat dan kemudian ditunjuk Presiden Soekarno sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib).
Puncaknya terjadi pada 11 Maret 1966, saat ia menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Soekarno, yang menjadi dasar legal untuk mengambil alih kekuasaan. Hanya dua tahun kemudian, Soeharto resmi menjadi Presiden Indonesia kedua. Maka dimulailah era baru Indonesia, Orde Baru.
Selama masa kepemimpinannya, Soeharto memusatkan kebijakan pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Ia menggandeng para teknokrat dan pakar ekonomi untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang menjadi kerangka utama pembangunan nasional. Salah satu puncak kesuksesan program ini adalah pencapaian swasembada pangan pada tahun 1984.
Kebijakan Keluarga Berencana (KB), perluasan infrastruktur, serta kerja sama ekonomi dengan negara-negara Barat menjadi ciri khas pemerintahannya. Atas keberhasilannya, Soeharto menerima berbagai penghargaan, termasuk dari FAO dan PBB. Pemerintahannya bahkan pernah dijuluki sebagai bagian dari "Keajaiban Asia Timur."
Namun, kesuksesan ekonomi itu datang dengan harga mahal, yaitu mengorbankan demokrasi dan kebebasan sipil. Sistem politik Orde Baru dipenuhi oleh kontrol ketat terhadap partai, pers, dan organisasi masyarakat. Golkar dijadikan alat utama untuk mempertahankan dominasi politik, sementara oposisi ditekan habis.
Soeharto juga dikenal menjalankan sistem patronase, di mana kekuasaan ditopang oleh loyalitas, bukan kompetensi. Kroni-kroninya mendominasi sektor bisnis dan pemerintahan, menciptakan iklim Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang merajalela.
Pada awal 1990-an, gejolak mulai terasa. Kesadaran politik masyarakat meningkat seiring kemajuan pendidikan. Krisis ekonomi Asia pada 1997 menjadi pukulan telak. Dalam waktu singkat, fondasi kekuasaan Soeharto runtuh, dan pada Mei 1998, ia mengundurkan diri setelah gelombang demonstrasi mahasiswa yang massif.
Soeharto wafat pada 27 Januari 2008, meninggalkan warisan yang terus diperdebatkan hingga hari ini. Di satu sisi, ia dikenang sebagai tokoh pembangunan yang berhasil menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan stabilitas. Di sisi lain, ia juga diingat sebagai presiden otoriter yang mengekang kebebasan dan menciptakan sistem kekuasaan yang tidak transparan.
Editor : Candra Mega Sari