JP Bogor – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan realokasi anggaran pada pemprov Jawa Barat. Pemangkasan dilakukan di berbagai sektor, kecuali salah satunya belanja pegawai.
"Pertama adalah komposisi kita ini sebelum perubahan dan sesudah. Narasinya kan harus lisan kalau ini," ungkap Dedi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Taufik, sebagaimana dilansir dari Radar Bogor.
"Sebelum perubahan, kita mulai dari infrastruktur nih, pemangkasan anggaran," kata Dedi Mulyadi.
"Nah, yang dari belanja rutin pemerintah itu, yang direalokasi itu pos mana saja?" tanya Dedi Mulyadi kepada Dedi Taufik.
"Jadi, kalau untuk kebijakan realokasi APBD 2025, yang sudah pak gubernur sampaikan ke kami itu memang mengubah struktur APBD secara luar biasa," jelas Dedi Taufik.
Dia menjelaskan, ada yang direlokasi yang menjadi pos yang lain, ada yang memang di-review untuk kemudian ditinjau di perubahan APBD.
Secara umum, kata dedi Taufik, belanja pegawai Pemprov Jabar tetap di angka Rp 9,1 triliun. Terdiri dari gaji pegawai hingga tunjangan kinerja.
"Sudah enggak bisa diubah. Enggak bisa kita nurunin pendapatan pegawai, Kecuali di negeri Malaysia atau di negeri Argentina," ucap Dedi Mulyadi, menanggapi penjelasan Dedi Taufik.
Di kedua negara tersebut gaji dan tunjangan pegawainya naik bila pendapatan sedang surplus. Tapi, apabila sedang turun maka gaji dan tunjangan ikut turun.
Dedi Mulyadi menegaskan, pegawai ASN seluruh Jawa Barat tidak perlu khawatir terkait dengan gaji sebab aman tidak ada pengurangan.
Ke depan, kalau pendapatannya naik, jalannya sudah pada bagus, tidak ada masalah gaji pegawai dinaikkan. "Selama rakyat Jawa Barat ini sudah sejahtera," pungkas Dedi Mulyadi.
Editor : Bayu Putra