JawaPos.com – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) harus menjadi pemimpin dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia.
Hal ini disampaikan dalam acara Gender Mainstreaming Insight: Equality in Action, Insight in Policy pada Selasa (17/12/2024).
Kapolri menyebutkan bahwa peran Direktorat PPA dan PPO tidak hanya sebatas penegakan hukum terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak. Lebih dari itu, direktorat ini harus mendorong afirmasi kepemimpinan perempuan di Indonesia.
“Direktorat ini diharapkan dapat memberikan motivasi bahwa perempuan Indonesia memiliki ruang dan kesempatan yang sama untuk berkarya membangun bangsa,” ujar Jenderal Sigit dalam sambutannya.
Jenderal Sigit menekankan pentingnya peran Direktorat PPA-PPO sebagai garda terdepan dalam mempromosikan kesetaraan gender. Selain itu, ia juga meminta direktorat ini memastikan perlindungan penuh terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya agar harkat dan martabat mereka tetap terjaga.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Jenderal Sigit menegaskan pentingnya kesamaan visi dan tindakan di seluruh jajaran PPA-PPO, mulai dari tingkat pusat hingga polres.
Dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal, Kapolri mendorong Direktorat PPA-PPO untuk meningkatkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Tujuannya adalah mengintegrasikan layanan dalam penanganan kasus kekerasan dan perlindungan hak-hak korban.
“Tingkatkan kerja sama agar layanan semakin optimal dan komprehensif dalam penerimaan laporan, penegakan hukum, serta pemulihan hak perempuan, anak, maupun kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum,” tegasnya.
Dengan arahan ini, Jenderal Sigit berharap Direktorat PPA dan PPO dapat menjadi pemimpin dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi perempuan serta kelompok rentan di Indonesia. Direktorat ini diharapkan dapat menciptakan langkah konkret untuk menjadikan kesetaraan gender sebagai bagian dari kebijakan yang berkelanjutan.
Editor : Dhimas Ginanjar