Lahir di Jakarta pada 1 Agustus 1934, Adnan Buyung Nasution tumbuh dalam keluarga pejuang. Ayahnya, Rachmat Nasution, adalah pendiri kantor berita Antara dan harian Kedaulatan Rakyat, sekaligus pejuang gerilya melawan kolonialisme. Nilai-nilai perjuangan itulah yang diwarisi oleh Buyung sepanjang hayatnya.
Perjalanan akademiknya dimulai di Institut Teknologi Bandung, namun ia beralih ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan kemudian melanjutkan studi ke Belanda dan Australia. Gelar Master International Law diraihnya dari University of Melbourne, dan gelar doktor dari Rijksuniversiteit Utrecht.
Namun yang paling membekas dalam sejarah adalah langkahnya mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada 1970. LBH bukan sekadar organisasi, tetapi wujud nyata dari tekadnya memberikan akses hukum kepada masyarakat miskin, tertindas, dan terpinggirkan. Di tengah rezim yang represif, berdirinya LBH adalah bentuk perlawanan konstitusional terhadap ketidakadilan. LBH menjadi rumah pertama bagi banyak pejuang hukum muda yang kelak mengisi ruang-ruang strategis dalam penegakan hukum Indonesia.
Dalam kariernya sebagai advokat, Buyung tak ragu membela kasus-kasus kontroversial, dari pelanggaran HAM hingga korupsi dan kasus politik. Ia tidak gentar berseberangan dengan kekuasaan, selama ia percaya bahwa kebenaran dan keadilan yang ia perjuangkan. Keberaniannya bukan tanpa risiko, namun integritasnya tak pernah goyah.
"Sebagai kaum terdidik, kita semua merasa terpanggil bagaimana mendorong rakyat memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Sehingga hukum bisa menjadi budaya," ujar Buyung suatu ketika. Kalimat ini menjadi kompas moral bagi para praktisi hukum Indonesia kini.
Hingga akhir hayatnya pada 23 September 2015, Buyung tetap menyalakan bara semangat perubahan. Dalam pesan terakhirnya, ia menulis: "Lanjutkan perjuangan Ayah terutama membela masyarakat miskin. Lanjutkan perjuangan di LBH untuk rakyat miskin yang tertindas, perjuangkan masalah HAM dan demokrasi."
Adnan Buyung Nasution bukan hanya tokoh hukum, ia adalah arsitek gerakan hukum rakyat. Warisannya bukan cuma lembaga dan dokumen, tapi semangat yang menyalakan ribuan api perjuangan keadilan di seluruh penjuru negeri.
Editor : Candra Mega Sari