JP Bogor – Penutupan sementara aktivitas tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin Kabupaten Bogor oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM, berimbas pada proyek-proyek di wilayah Jabodetabek.
Bukan hanya swasta, proyek pembangunan infrastruktur milik pemerintah ternyata materialnya juga bergantung pada tambang di kawasan tersebut.
Sejumlah proyek pembangunan pemerintah di wilayah Kabupaten Bogor misalnya, ikut terkena imbas penutupan sementara aktivitas tambang di tiga kecamatan itu.
Sejumlah penyedia jasa mengeluh kesulitan mendapat bahan material untuk memenuhi kebutuhan konstruksi yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun 2025.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor Suryanto Putra mengaku galau menghadapi situasi ini.
Di satu sisi, banyak yang menjerit karena bahan material mulai langka. Namun, di sisi lain ada alasan kuat kenapa pertambangan harus dihentikan sementara.
"Hanya saja, kami tidak bisa gegabah. Misalnya terkait tuntutan masyarakat untuk membuka kembali perusahaan tambang. Tidak bisa seperti itu, karena itu kebijakan Gubernur," kata Suryanto, sebagaimana dilansir dari Radar Bogor, Jumat (10/10).
Dia mengakui, ancaman kelangkaan bahan material bangunan, terutama batu dan pasir tak hanya menghantui pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor.
Proyek-proyek pemerintah pusat pun ikut mengalami kendala. Hal itu diketahui setelah pihaknya mendapat laporan dan keluhan dari para penyedia jasa.
"Mudah-mudahan ada solusi. Karena dampaknya bukan hanya pada kegiatan pembangunan, tapi ekonomi masyarakat juga yang bergantung pada tambang," jelasnya.
Menurut dia, sejumlah penyedia jasa di wilayah Jabodetabek memutuskan mengambil bahan material dari luar kawasan, setelah tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin distop sementara.
"Ada juga proyek-proyek yang masih berjalan dengan mengambil bahan material dari luar daerah, meski harganya mungkin tinggi," imbuh Suryanto.
Editor : Bayu Putra