JP Bogor – Provinsi Jawa Barat (Jabar) ternyata punya tunggakan BPJS Kesehatan yang nilanya lebih dari Rp 334 miliar.
Hal itu disampaikan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi melalui akun instagramnya, @dedimulyadi71, Jumat (20/6).
Dia memastikan bakal membayar tunggakan itu dengan menganggarkannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
Peninggalan utang atau tunggakan BPJS Kesehatan itu berasal dari pemerintahan sebelum dirinya menjabat Gubernur Jawa Barat. Dedi menduga tunggakan itu muncul akibat lupa membayar.
"Tunggakan pembayaran BPJS (Kesehatan) Provinsi Jawa Barat itu besarannya Rp334 miliar lebih. Mungkin ini dulu lupa untuk dianggarkan, sehingga belanjanya lebih mementingkan belanja yang lain," terangnya, sebagaimana dilansir dari Radar Bogor.
Karena tunggakan ini menjadi kewajiban Pemprov Jabar, maka tahun ini akan dianggarkan di APBD Perubahan.
Dia sudah meminta Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Kesehatan untuk memasukkannya di di APBD Perubahan. "Sehingga pada tahun ini kita bisa membayarnya," lanjut Dedi.
Dengan memasukkan anggaran lebih dari Rp 334 untuk tunggakan BPJS, tutur Dedi, konsekuensinya pemprov harus menghapus sejumlah mata anggaran yang dianggap tidak penting dan boros.
"Memasukkan anggaran sebesar itu di APBD Perubahan memiliki konsekuensi. Yaitu belanja-belanja yang dianggap tidak penting yang sifatnya pemborosan harus dihapuskan," jelas Dedi.
Kepala daerah berusia 54 tahun itu juga menyampaikan bahwa pemprov Jabar akan fokus pada apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Seperti sarana dan prasarana pendidikan, infrastruktur jalan, dan irigasi serta listrik, air bersih, juga terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
Dedi mengajak para bupati dan wali kota di seluruh Jabar untuk ikut menganggarkan di anggaran perubahan, sehingga seluruh warga Jabar bisa menikmati jaminan layanan kesehatan dari pemerintah.
"Kita makan di hotel, rapat di hotel, tidur di hotel, kalau rakyat di rumah sakit menangis dan tidak bisa dilayani oleh rumah sakit karena BPJS-nya belum dibayar, apalagi kalau sampai meninggal karena tidak adanya pelayanan, kita berdosa terhadap itu semua," tegas mantan Bupati Purwakarta itu.
Editor : Bayu Putra