JP Bogor – Aksi walk-out anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP saat rapat paripurna dengan Pemprov Jawa Barat jelang akhir pekan lalu direspons Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Tindakan itu bermula karena anggota DPRD tersebut baper ke Dedi Mulyadi akibat kejadian yang dinilai menyinggung saat Musrenbang beberapa waktu sebelumnya.
Di tengah hubungannya dengan DPRD Provinsi Jawa Barat yang memanas, Dedi menyinggung soal kegiatan saat Musrenbang di Cirebon.
Melalui Instagram @dedimulyadi71, Dedi menyoroti ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD dalam Musrenbang di Cirebon yang dianggapnya sebagai forum sakral khususnya dalam proses penyusunan arah pembangunan daerah.
"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang, ingin dihargai tapi tak pernah menghargai, ingin dilibatkan tapi tidak pernah mau terlibat," ujar Dedi Mulyadi melalui unggahan video Instagram-nya.
Mantan bupati Purwakarta itu mengajak semua pihak untuk melakukan refleksi atas peran dan tanggung jawab masing-masing sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah.
"Ngaku berpihak untuk rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa," ujar Dedi Mulyadi.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat beberapa waktu lalu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
Kegiatan digelar di Gedung Negara Cirebon, Kesenden, Kota Cirebon Rabu (7/5) lalu. Musrenbang itu bagian rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Setelah Musrenbang, Rapat Paripurna lalu dilaksanakan DPRD Provinsi Jawa Barat pada Jumat (16/5). Namun, dilansir dari Radar Bogor, pelaksanaannya diwarnai interupsi hingga walk out dari Fraksi PDIP Jawa Barat.
Anggota Fraksi PDIP Doni Maradona melayangkan interupsi dan menyampaikan kekecewaannya kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang tak hadir dalam rapat paripurna tersebut. Tak hanya itu ia juga menyoroti pernyataan Dedi Mulyadi pada Musrenbang di Cirebon.
"Saya anggap di acara Musrenbang ada pernyataan gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi," ujar Doni.
Ia menilai gubernur seolah tidak butuh pendapat dari DPRD, meski penyusunan peraturan daerah perlu keterlibatan legislatif.
Editor : Bayu Putra