JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi tetap kukuh dengan kebijakannya menjadikan KB pria, termasuk vasektomi, sebagai syarat mendapatkan bantuan sosial.
Dia menegaskan bahwa keikutsertaan program Keluarga Berencana (KB), khususnya laki-laki akan menjadi syarat utama bagi warga yang ingin mendapatkan berbagai bentuk bantuan dari Pemprov Jabar.
“Nanti ke depan ada 150 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya, boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti boleh dapat beasiswa, tapi harus KB dulu. Bantuan sosial lainnya pun sama, mau terima bantuan rumah? KB dulu,” kata Dedi Mulyadi saat rakor di Bandung, yang diunggah ke Instagram @dedimulyadi71, Senin (5/5).
Dedi menekankan, tanggung jawab untuk menjalani KB tidak boleh hanya dibebankan pada pihak perempuan. Ia mendorong agar laki-laki juga aktif mengambil peran dalam program pengendalian kelahiran ini.
“Yang KB harus laki-laki. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan,” jelas Dedi. Untuk itu, sistem pendataan kependudukan harus diperkuat agar informasi status KB warga terintegrasi dengan penyaluran bantuan.
“Harus terintegrasi dan harus berbasis data kependudukan. Ketika kami mengirimkan bantuan, kalau sudah ber-KB boleh bantuan, belum KB ya KB dulu. Tapi KB-nya harus laki-laki,” ucap Dedi.
Dedi menilai, suami yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya karena terlalu banyak jumlah anak telah gagal menjalankan peran sebagai kepala keluarga.
“Yang bertanggung jawab membangun rumah suaminya, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya suaminya. Kalau suaminya tak mampu lagi membesarkan anaknya, membiayai pendidikan anaknya, maka dia sudah gagal menjadi seorang suami,” tegas dengan nada serius.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa meski dirinya tidak memiliki istri, ia tetap berpihak pada hak-hak perempuan. “Ini saya serius. Walaupun tidak punya istri tapi berpihak pada kaum perempuan,” imbuhnya.
Editor : Bayu Putra