JP Bogor — Ketika negara memanggil, siapa yang menjawab? Sejak ribuan tahun lalu, pertanyaan ini telah melintasi kekaisaran, revolusi, hingga republik modern. Jawabannya sering kali datang dalam bentuk sistem yang terstruktur dan tak terelakkan bernama wajib militer.
Dikenal juga sebagai draft, sistem ini lebih dari sekadar daftar nama pria muda. Ia adalah cermin dari bagaimana suatu bangsa memandang perang, rakyat, dan konsep kewajiban terhadap negara.
Mengutip dari sumber warfarehistorynetwork.com, sejarah wajib militer dimulai jauh sebelum mesin perang modern diciptakan. Di Kekaisaran Romawi, kata "legio" yang berasal dari kata "legion", memiliki arti secara harfiah, yaitu kewajiban militer. Setiap pria dewasa Romawi harus bersiap, tak hanya secara fisik, tetapi juga menyediakan sendiri perlengkapan tempurnya.
Bagi Romawi, menjadi tentara bukanlah pilihan, melainkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Negara mengandalkan warganya dan sebaliknya, warga menyanggupi tuntutan itu dengan setia.
Abad Pertengahan membawa kemunduran dalam sistem rekrutmen negara. Namun ketika pemerintahan terpusat mulai tumbuh kembali di Eropa, bersamaan dengan kemajuan senjata api dan administrasi, para petani dan buruh mulai masuk dalam barisan perang.
Lahirnya konsep negara modern juga membawa gagasan baru bahwasanya jika semua warga dilindungi oleh negara, maka semua warga juga harus siap membelanya.
Revolusi Prancis tahun 1793 menjadi titik balik dalam sejarah militer. Di tengah ancaman invasi dan konflik internal, Prancis memperkenalkan konsep revolusioner bernama "levée en masse", mobilisasi total seluruh warga negara untuk perang. Setiap orang, setiap sumber daya, setiap detik diarahkan untuk kelangsungan republik.
Ini bukan lagi tentang pasukan bayaran atau ksatria bangsawan. Ini tentang rakyat menjadi tameng dan tombak negaranya.
Mengambil pelajaran dari Prancis, Prusia menyempurnakan konsep wajib militer menjadi sistem yang efisien dan universal. Setelah perang-perang besar di abad ke-19, Prusia, kelak menjadi Jerman, menjadikan sistem ini fondasi kekuatan militer nasional.
Ketika Perang Dunia pertama dan kedua meletus, hampir semua negara besar mengikuti konsep ini, mereka memanggil rakyatnya ke medan perang. Pria bukan hanya anak, ayah, dan suami, tetapi mereka juga menjadi angka dalam strategi negara.
Di Amerika Serikat, wajib militer berjalan melalui jalur berliku. Dimulai dengan milisi sukarela saat Revolusi Amerika, sistem ini menjadi formal dalam Perang Saudara (1863) meski dengan celah yang besar. Orang kaya bisa "membayar" pengganti untuk berperang. Ketidaksetaraan ini menyulut kerusuhan di berbagai kota.
Barulah dalam Perang Dunia I, lewat Selective Service Act (1917), sistem yang lebih adil lahir. Pembayaran dan penggantian dilarang. Setiap pria dewasa secara hukum memiliki potensi untuk dipanggil. Perang Dunia II memperluas sistem ini dan bahkan berlanjut di masa damai, selama era Perang Dingin.
Namun bab paling pahit datang saat Perang Vietnam. Ketika perang terasa jauh dan penuh kebohongan, warga Amerika, terutama anak muda, mulai bertanya, "Mengapa kami harus mati untuk ini?"
Protes meledak di kampus-kampus. Draft card dibakar. Lagu-lagu perlawanan memenuhi udara. Pada 1973, pemerintah akhirnya menghapus sistem wajib militer, dan sejak itu militer Amerika beralih ke sistem sukarelawan profesional.
Hingga hari ini, beberapa negara masih mempertahankan wajib militer, seperti Korea Selatan dan Singapura. Di tempat lain, sistem ini dihapuskan atau hanya digunakan dalam keadaan darurat.
Apa pun bentuknya, sejarah wajib militer adalah sejarah ketegangan antara individu dan negara, antara kebebasan dan kewajiban. Ini adalah kisah tentang bagaimana manusia biasa dengan segala keraguan dan ketakutannya diubah menjadi bagian dari kekuatan besar bernama militer. (*)
Editor : Siti Nur Qasanah