Teras Bogor Viralpedia Wisata dan Kuliner Lifestyle

Dari Supersemar hingga Reformasi, Inilah Perjalanan Panjang Orde Baru di Indonesia

Abdul Hamid Dhaifullah • Rabu, 28 Mei 2025 | 18:15 WIB

Peristiwa Supersemar sebagai momen penting sebelum orde baru (Dok. AP)
Peristiwa Supersemar sebagai momen penting sebelum orde baru (Dok. AP)
JP Bogor - Setelah riuhnya gejolak politik di masa Orde Lama yang Presiden Soekarno pimpin, Indonesia memasuki era baru pada 11 Maret 1966. Melalui sebuah surat perintah yang kemudian dikenal sebagai Supersemar, Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk menjaga stabilitas nasional.

Dari titik inilah lahir rezim Orde Baru, sebuah era yang menjanjikan keteraturan dan pembangunan, tetapi juga menyisakan catatan panjang tentang pembungkaman dan kesenjangan.

Orde Baru muncul dengan semangat perubahan. Masa itu menawarkan jalan keluar dari inflasi tinggi, kekacauan politik, serta ancaman konflik horizontal. Soeharto tampil sebagai sosok militer yang menjanjikan kestabilan. Ia segera mengambil alih kekuasaan dan mulai menata ulang sistem pemerintahan. Di bawah kendalinya, negara diarahkan pada sistem yang sangat sentralistik. Seluruh elemen negara dari kementerian hingga desa  dikomando oleh pusat, dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan mutlak.

Pembangunan menjadi narasi utama yang dikibarkan. Pemerintah membuka pintu investasi asing dan merangkul negara-negara Barat yang sebelumnya dijauhi Soekarno. Dana mengalir, ekonomi tumbuh pesat, dan sejumlah indikator sosial seperti angka kemiskinan dan kematian bayi membaik. Pada satu sisi, Orde Baru berhasil mengubah Indonesia dari negara yang hampir bangkrut menjadi salah satu "Macan Asia".

Namun, pembangunan yang dipuja itu datang dengan harga yang sangat mahal. Pemerintahan Soeharto menempatkan militer di pusat kehidupan sipil dan politik melalui konsep dwifungsi ABRI. Partai politik direduksi menjadi dua partai pendamping Golkar, kendaraan politik utama penguasa. Kebebasan pers dibatasi, demonstrasi dianggap ancaman, dan kritik terhadap pemerintah dibungkam. Media menjalankan sensor mandiri, sementara suara-suara yang berbeda dianggap anti-Pancasila dan diberangus.

Pola patronase semakin mengakar. Posisi di pemerintahan dan peluang bisnis besar diberikan bukan karena kapasitas, melainkan karena kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merajalela. Sebagian besar kekayaan nasional jatuh ke tangan sekelompok kecil elit, termasuk keluarga dan kroni Soeharto, sementara mayoritas rakyat hanya bisa menyaksikan dari jauh.

Kesadaran kritis masyarakat mulai tumbuh pada akhir 1980-an hingga 1990-an. Mahasiswa, aktivis, hingga kelompok Islam mulai mempertanyakan legitimasi pemerintahan. Oposisi menguat, terutama setelah pemerintah mencampuri urusan internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan menyingkirkan Megawati Soekarnoputri. Demonstrasi dan ketidakpuasan meningkat, menyulut api yang tak lagi bisa dikendalikan.

Pilar terakhir Orde Baru runtuh ketika krisis finansial Asia melanda pada 1997. Ekonomi Indonesia kolaps, inflasi melambung, pengangguran merajalela. Rakyat marah. Jakarta terbakar oleh kerusuhan sosial, ribuan bangunan hangus, dan ratusan nyawa melayang. Di tengah tekanan yang tidak tertahankan, pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri, menandai berakhirnya kekuasaan selama 32 tahun dan membuka pintu bagi era Reformasi.

Editor : Candra Mega Sari
#soeharto #Supersemar #orde baru #reformasi