JawaPos.com – Salah seorang istri sopir truk tambang asal desa Rengasjajar, Cigudeg, Kabupaten Bogor buka-bukaan soal pelanggaran aturan jam operasional truk tambang di kawasan Parung panjang dan sekitarnya.
Menurut dia, pelanggaran itu penyebanya bukan karena para sopir truk tambang bandel dan tak mau taat aturan.
Ada aktor intelektual di balik pelanggaran Perbup Nomor 56 Tahun 2023, yakni oknum warga Tangerang dan Parung Panjang sendiri.
"Yang bikin rusak, yang bikin nggak tertib, karena orang Parung Panjang sendiri," kata perempuan yang mewanti-wanti agar namanya tidak dipublikasikan itu, dikutip Senin (27/10).
Oknum warga Parung Panjang yang dia maksud adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan bisnis parkir liar di dekat rel KRL Commuter Line di Parung Panjang.
"Di sana ada dua parkir liar. Satu di dekat rel KRL, kedua di rumah belum jadi di depan pom bensin. Sopir bahkan dikawal supaya bisa masuk ke parkiran, aman katanya. Itu bayarnya Rp 70 ribu per satu truk," ungkapnya.
Selain di Parung Panjang, ada juga parkiran truk tambang di Legok, Tangerang. Parkiran itu sebenarnya gratis dan tidak dipungut biaya.
Namun ketika sopir truk beristirahat karena di luar jam operasional, tiba-tiba mereka didatangi oleh oknum yang menyuruh untuk keluar dari parkiran dengan membayar uang Rp 50 ribu.
"Saya tahu persis karena saya sempat ikut suami. Suami saya lagi tidur dibangunin, dibolehkan keluar parkiran dengan bayar Rp 50 ribu. Suami saya telepon bosnya, bosnya menyuruh untuk keluar dan bayar," lanjutnya.
Dia menegaskan, bila tidak ada parkir liar di wilayah Parung Panjang dan oknum di Legok yang bermain, tidak mungkin ada sopir truk tambang yang berani melanggar aturan jam opersaional.
"Jadi yang merusak aturan itu bukan sopir truk, tapi mereka yang pemilik parkir liar dan preman yang membolehkan sopir keluar di luar jam operasional. Jangan kesalahan dilimpahkan ke sopir semua, tapi yang bikin aturan rusak tenang-tenang saja. Suami saya cuma dapat uang Rp 100 ribu sehari," ungkapnya dengan nada emosional.
Sebelumnya, truk-truk tambang yang melintas di Parung Panjang dari Rengasjajar dan sekitarnya memicu kemarahan warga setempat.
Hal itu terjadi setelah para sopir truk dinilai tidak taat aturan terkait jam operasional yang diatur dalam Peraturan Bupati Bogor.
Sejumlah warga Tangerang sampai mendatangi petugas Dishub Kabupaten Bogor yang sedang beristirahat.
Mereka marah karena petugas Dishub membiarkan truk-truk tambang melintas di luar jam operasional.
Buntut ketegangan antara truk tambang dengan warga, ditambah rencana perbaikan jalan utama Parung Panjang, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas tambang di Parung Panjang dan sekitarnya.
Editor : Bayu Putra