JP Bogor – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara, soal banyak pertanyaan terkait larangan menggelar rapat di hotel untuk para pejabat dan pegawai lingkungan Pemprov Jabar.
"Kita tahu ya, Provinsi Jawa Barat itu terhampar Kabupaten/Kota. Kotanya ada yang besar, ada yang kecil," sebutnya.
Bila harus rapat di hotel, Dedi ingin rapatnya digelar di hotel bintang satu, bintang dua, atau bintang tiga. Karena biaya rapat itu diambil dari pajak. "Rata-rata pejabat enggak mau rapat di hotel melati Nah, ini kan tidak boleh terjadi," terangnya, sebagaimana dilansir dari Radar Bogor.
Agar polemik itu tidak muncul, Dedi mendorong agar pemda sebaiknya mengadakan rapat di kantor saja.
"Uang-uang yang biasa dibelanjakan di hotel-hotel berbintang itu dan di pusat kota itu kita gunakan untuk bangun sekolah, bangun jalan, bangun irigasi, bangun puskesmas," tegasnya.
Dai mencontohkan toilet di salah satu hotel bintang lima yang menurut dia sangat mewah. "Toiletnya keren banget. Rakyat kita banyak yang enggak punya toilet," lanjutnya.
Karena itu, ujar Dedi kebijakan rapat di kantor menjadi cara untuk mengefisienkan anggaran rapat dinas. "Minimal bisa menyelesaikan problem-problem kecil di masyarakat. Jawa Barat 360 miliar BPJS-nya belum kebayar," ungkapnya.
Belum lagi bila kabupaten itu kemampuan fiskalnya rendah. Bila memaksakan rapat di hotel, makin banyak anggaran terbuang.
"Yang sekolahnya masih pada jelek, irigasinya jelek, jalan-jalannya jelek, puskesmasnya jelek, kemudian BPJS-nya belum terbayar. Kemudian sanitasi lingkungannya masih buruk," ujarnya.
Apalagi, imbuh Dedi, tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah, kemiskinannya tinggi, rakyatnya terlibat Bank Emok alias rentenir. "Masa kita mau buangin duit," imbuhnya.
Editor : Bayu Putra