JP Bogor – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi datang ke gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (19/5) pagi.
Kehadiran Dedi dalam rangka konsultasi terkait relokasi anggaran besar-besaran yang sedang dilakukan di provinsi Jawa Barat.
Ia tak memungkiri, ada realokasi anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk menrealisasikan program pembinaan siswa bermasalah di barak militer.
"Pertama, program itu kan gini, kita akan menceritakan realokasi anggaran. Ada Rp 5 triliun lebih ada realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah," kata Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Dia menjelaskan, salah satu langkah konkret pemprov Jabar adalah mengalihkan anggaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sektor pendidikan yang mencapai lebih dari Rp 700 miliar.
Ia menyebut, pengeluaran tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan nyata sekolah-sekolah di Jawa Barat.
“Kemudian alokasi-alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja Rp 700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru,” jelasnya.
Dedi mengingatkan, kebutuhan konkret masyarakat bukan perjalanan dinas atau sosialisasi. Melainkan infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik.
Karena itu, banyak pos anggaran rutin pemerintah digeser menjadi belanja pembangunan yang langsung menyentuh rakyat.
“Sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru. Kemudian ada belanja rutin perjalanan dinas pemerintah. Yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah jalan rakyat, bukan perjalanan dinas,” ucapnya.
Politikus Partai Gerindra itu mengklaim transformasi anggaran ini berdampak signifikan. Salah satunya peningkatan anggaran dari hanya Rp 700 miliar menjadi Rp 2,4 triliun untuk infrastruktur jalan.
Selain itu, Dedi juga mengungkapkan bahwa ada sekitar 240 ribu warga Jawa Barat yang masih belum menikmati listrik. Sehingga pemerintah mengalokasikan hampir Rp 250 miliar untuk penerangan.
“Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah banyaknya hampir 240 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya listrik,” tuturnya.
Untuk mewujudkan pendidikan karakter, Pemprov Jabar juga meluncurkan program untuk anak-anak dengan perilaku menyimpang, seperti tawuran, konsumsi minuman keras, hingga kecanduan gim daring. Mereka kini mengikuti pendidikan kedisiplinan di barak militer.
“Seluruh rangkaian itu, di dalamnya itu kan ada program pendidikan berkarakter, yang di dalamnya berubah anak-anak dari punya sikap agresif tawuran, minum-minuman keras. Kemudian korban gim online, mengikuti pendidikan kedisiplinan,” jelas Dedi.
Dedi menambahkan, program tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi para psikolog dan telah menunjukkan hasil positif.
Ia optimistis anggaran yang telah dialokasikan untuk program tersebut akan menghasilkan dampak sosial yang besar.
“Insya Allah berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dimungkinkan mereka besok sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama. Nah itu di dalamnya ada dan insya Allah anggarannya produktif,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama, mendukung langkah Pemprov Jawa Barat.
Khususnya dalam mengalihkan anggaran dari pos-pos belanja yang tidak prioritas ke sektor-sektor yang lebih menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Menurut dia, langkah ini dinilai strategis dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan memastikan manfaatnya bisa dirasakan luas oleh masyarakat.
Ia menjelaskan, kebijakan realokasi anggaran itu sejalan dengan arahan KPK untuk memprioritaskan belanja publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kepentingan publik.
"Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik," ujar Ujang.
Ujang menyatakan, KPK mendorong sinergi antarlembaga dalam merealisasikan kebijakan yang ada agar lebih terarah dan terukur.
"Sehingga hari ini kita mendapat berbagai upaya strategik untuk mensinergikan berbagai kebijakan itu pada arah peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga," tambahnya.
Ujang juga menyampaikan harapan agar kebijakan ini mampu mendorong pertumbuhan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.
"Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakatnya," imbuhnya.
Editor : Bayu Putra