JawaPos.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap salah satu penyebab utama hengkangnya banyak investor dari wilayahnya ke Vietnam adalah praktik pungutan liar (pungli).
Pungli tersebut dilakukan oleh banyak oknum di berbagai tingkatan. Mulai dari organisasi masyarakat (ormas), LSM, bahkan aparat desa.
“Saya ngotot memperjuangkan investasi, tapi faktanya banyak yang justru lari ke Vietnam. Penyebabnya hal-hal yang sepele tapi mengganggu. seperti ulah ormas, LSM, bahkan oknum desa,” ujar Dedi dalam pernyataannya, dikutip dari Radar Bogor, Minggu (6/4).
Menurut dia, tidak sedikit aparatur di desa yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan pribadi dari para investor. Termasuk oknum karang taruna hingga kepala desa.
Mereka kerap meminta pungutan atau mempersulit proses perizinan, yang akhirnya membuat para pemodal asing enggan menanamkan uangnya di Jawa Barat.
Ia menyoroti kondisi di sejumlah desa di mana warga dan aparatur tidak menyadari bahwa nilai tanah di kampung mereka meningkat berkat investasi.
Sayangnya, alih-alih menjaga iklim usaha, sebagian justru bersikap serakah dengan menaikkan harga tanah secara tidak wajar atau meminta “jatah”.
“Kalau tanah dijual, jangan ketinggian. Banyak kepala desa jadi kaya mendadak karena ikut main percaloan tanah. Akibatnya, bukan hanya investornya pergi, tapi mereka sendiri jadi repot. Kaya mendadak itu bikin pusing,” jelas Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan, kekayaan tidak bisa dipegang sembarangan dan harus dibarengi dengan mental dan pengetahuan yang matang.
Banyak orang, kata dia, justru menjadi rusak setelah mendadak memiliki uang banyak. Membeli mobil mewah, menikahi lebih dari satu istri, bahkan sampai bangkrut dan jatuh sakit.
“Punya duit itu harus bisa ditahan. Jangan dipamerin, jangan boros. Kalau enggak bisa ngatur, nanti berakhir dengan utang dan sakit,” ucapnya.
Dedi menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Jawa Barat dan menindak tegas segala bentuk praktik pungli atau premanisme yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Jabar.
Editor : Bayu Putra