JP Bogor – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membongkar objek wisata Hibisc Fantasy lantaran tidak sesuai ketentuan.
Politikus Gerindra itu memang tengah geram dengan banyaknya maraknya alih fungsi lahan menjadi villa, hotel, dan area rekreasi di kawasan Puncak, Bogor.
Disinyalir, hal itu menjadi salah satu penyebab banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Puncak, Bogor.
Pada Kamis (6/3), Dedi bersama Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, Kasatpol PP Jawa Barat Ade Afriandi, serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Hikal, meninjau objek wisata Hibisc Fantasy.
Kunjungan ini diketahui dari unggahan Dedi di akun media sosial pribadinya @dedimulyadi71. "Kita lagi di tempat rekreasi Hibisc yang dikelola BUMD Jawa Barat, PT Jaswita," ujar Dedi.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi mempertanyakan perizinan lahan kepada Kasatpol PP Jawa Barat, Ade Afriandi.
Ade kemudian menjelaskan bahwa izin yang diajukan oleh Hibisc Fantasy hanya mencakup 4.800 meter persegi. "Izin yang diajukan 4.800 meter persegi, yang dikerjakan sampai tahun lalu 15.000 meter persegi," jelas Ade Afriandi.
Pemkab Bogor, lanjut Ade, sudah memberikan peringatan dan memanggil pihak pengelola. Awalnya, pihak taman rekreasi berencana membongkar sendiri bangunan yang tidak sesuai ketentuan.
"Sudah, peringatan, kemudian pemanggilan. Rencananya mau bongkar sendiri sesuai ketentuan," tambahnya.
Namun, karena tidak kunjung dibongkar, Gubernur Dedi Mulyadi akhirnya mengambil tindakan tegas. "Karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya, bongkar hari ini," tegas Dedi.
Ia juga meminta dukungan dari Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Hikal untuk menindaklanjuti pembongkaran. "Minta bantuan Pak Wakil Bupati Bogor dan Pimpinan DPR Kabupaten Bogor," jelasnya.
Dedi menegaskan bahwa pembongkaran ini dilakukan karena dampak lingkungan yang ditimbulkan. "Bongkar, karena menimbulkan masalah bagi lingkungan," tandasnya.
Gubernur Jawa Barat juga menegaskan tidak akan ragu memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang melanggar aturan, termasuk perusahaan milik daerah. "Dan saya tidak segan-segan walau ini PT-nya Jawa Barat," ungkapnya.
Menurut dia, langkah ini merupakan contoh bagi seluruh masyarakat agar menaati aturan yang berlaku. "Bahwa yang melanggar harus ditindak, walau lembaga usaha atau lembaga bisnis Jawa Barat. Kita kasih contoh kepada seluruh warga Jawa Barat," pungkasnya.
Editor : Bayu Putra