JP Bogor – Layanan angkutan perkotaan dibahas dalam pertemuan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemkab Bogor.
"Pembahasan ini dilakukan sebelum berlangsungnya rencana penyelenggaraan layanan angkutan umum massal dengan skema membeli layanan atau buy the service (BTS)," kata Plt Kepala BPTJ Kemenhub Suharto dalam keterangan di Jakarta, Selasa (21/1) sebagaimana dilansir dari Antara.
Suharto menyampaikan, pada rute Cibinong–Ciparigi–Warung Jambu masih ada ribuan angkutan kota dan pedesaan.
Lalu dari Ciawi sampai Cisarua atau puncak Bogor, terdapat kurang lebih 450 angkot yang semua izinnya ada di Pemprov Jawa Barat dan melayani angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP).
"Prinsip kita adalah menggeser layanan angkutan tersebut, bukan menggusur. Layanan angkutan umum dengan skema BTS yang sifatnya trunk line atau layanan langsung akan maksimal, manakala feedernya berupa angkot telah tertata dengan baik," terang Suharto.
Sampai saat ini, lanjut Suharto, angkot-angkot tersebut belum terdistribusi dengan baik. Sehingga diperlukan mitigasi, kesiapan feeder, serta penataan jaringan trayeknya.
"Teman-teman dari provinsi dan kabupaten tengah melakukan penataan. Jika penataan ini selesai akan didiskusikan kembali langkah selanjutnya", jelas Suharto.
Layanan BTS menjadi salah satu upaya pemerintah pusat untuk menghadirkan angkutan massal modern di perkotaan.
"BTS mempunyai standar pelayanan minimal yang tinggi dan teknologi yang canggih. Sehingga penggunanya dapat memonitor perjalanan secara realtime dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai (cashless)," ucapnya.
Untuk menghadirkan layanan BTS, tutur Suharto, pemerintah daerah harus memastikan unsur teknis tersedia dengan baik dan mengurangi dampak sosial yang timbul.
Kesiapan tersebut berupa penentuan titik henti yang sesuai, kemampuan meredam gejolak dan isu sosial, serta ketersediaan anggaran apabila layanan dialihkan ke pemerintah daerah.
Suharto menambahkan, BPTJ harus memastikan unsur pembinaan berjalan dengan baik di seluruh Jabodetabek. Sehingga proses pemilihan kota atau kabupaten dilakukan dengan selektif dengan mempertimbangkan factor-faktor yang ada.
"Kami terus mendorong setiap daerah untuk mempersiapkan wilayahnya dengan baik. Sehingga penyediaan layanan BTS dapat terselenggara dengan lancar dan pada akhirnya dapat memperbaiki layanan transportasi perkotaan," imbuh Suharto.
Selain membahas penataan layanan, BPTJ juga menyampaikan program kerja yang sudah dilakukan di Kabupaten Bogor.
Suharto mengapresiasi kontribusi dan kolaborasi yang selama ini dilakukan di Kabupaten Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik hingga saat ini.
Beberapa hal yang sudah dilakukan BPTJ di Kabupaten Bogor adalah pembangunan skybridge Bojonggede dan pembangunan lajur sepeda yang telah diserahkan kepada Pemkab Bogor.
Selain itu, juga telah dibangun penyediaan fasilitas keselamatan jalan berupa alat penerangan jalan, rambu, dan marka, di kawasan Puncak Bogor. Serta jalur alternatif untuk meningkatkan keselamatan terutama pada momen-momen liburan panjang.
Di tempat yang sama, Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menyampaikan bahwa pemkab Bogor menyambut baik integrasi sistem angkutan massal tersebut. Ia menjelaskan, saat ini sedang dipersiapkan kajian-kajian untuk mendukung hal tersebut.
Salah satunya adalah kelayakan park and ride, kesiapan koridor dari Cibinong menuju Ciparigi, dilanjutkan dari Ciparigi ke Ciawi dan dari Ciawi menuju Puncak, lokasi pemberhentian atau bus stop serta penataan rest area.
Ajat meminta diberi waktu lebih panjang untuk bisa menyiapkan hal itu sehingga hasil yang didapatkan nantinya bisa lebih baik. "Usulan ini akan kami ajukan kembali dan akan didorong pada tahun depan," kata Ajat.
Editor : Bayu Putra