JP Bogor - Kemajuan teknologi mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Banyak pemda kini berusaha menerapkan konsep e-Government sebagai langkah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Salah satu contoh penerapan e-Government dapat dilihat dari inisiatif Pemerintah Kota Bogor melalui aplikasi yang diberi nama SiBadra (Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran). SiBadra merupakan sebuah aplikasi yang menjadi wadah atau media yang mempermudah dan meningkatkan efisiensi masyarakat Kota Bogor dalam menyampaikan pengaduan, saran, dan permintaan layanan publik serta kegawatdaruratan kepada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Bogor secara langsung.
Aplikasi SiBadra berbasis smartphone yang artinya bisa diunduh melalui Google Play Store atau AppStore. Aplikasi ini juga telah terintegrasi dengan aplikasi Whatsapp dengan tujuan untuk mempermudah warga Kota Bogor dalam menyampaikan laporan mereka. Aplikasi SiBadra resmi diluncurkan pada April 2019 oleh Diskominfo Kota Bogor, setahun setelah diuji coba.
Pembuatan aplikasi SiBadra merupakan bagian dari Masterplan Smart City Kota Bogor 2017-2021 dan berdasarkan pada Perwali Kota Bogor No. 11 Tahun 2019 terkait Pelayanan Pengaduan Masyarakat. Sebelum adanya aplikasi ini, OPD Kota Bogor hanya menerima pengaduan dari masyarakat melalui kantor-kantornya. Selain itu, saat itu Diskominfo Kota Bogor hanya memiliki line Call Center 112.
Aplikasi SiBadra menerima beragam jenis pengaduan dari masyarakat, yang isinya bersifat bebas sesuai permasalahan yang dialami. Sebagian besar laporan yang masuk terkait kerusakan jalan, penutupan akses jalan, tawuran pelajar SMA, kemacetan lalu lintas, hingga penjualan minuman keras di lingkungan Kota Bogor. Laporan-laporan tersebut lalu direspon dan ditangani langsung oleh OPD terkait.
Masalah-masalah tersebut membuat jumlah laporan tertinggi tercatat pada beberapa Perangkat Daerah, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satpol PP, serta Dinas Perumahan dan Permukiman.
Namun, terdapat penanganan khusus untuk pengaduan yang mengandung unsur SARA atau bersifat privat. Laporan seperti ini biasanya diajukan dengan status anonim untuk menjaga kerahasiaan informasi.
Laporan anonim tersebut hanya dapat diakses oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan langsung untuk menangani masalah tersebut, sehingga tidak dapat dilihat oleh pengguna lain, kecuali pihak perangkat daerah terkait.
Bukan hanya berfungsi sebagai media untuk melakukan pelaporan aduan, aplikasi SiBadra juga menyediakan sebuah kolom komentar pada setiap laporan yang membuat aplikasi ini berbeda dari aplikasi lain.
Kolom komentar pada aplikasi SiBadra memungkinkan terjadinya interaksi aktif, baik antara OPD dengan masyarakat maupun antarwarga. Melalui kolom komentar, pengguna dapat memberikan tanggapan, menjawab, atau berdiskusi terkait permasalahan yang dilaporkan, sesuai dengan konteks laporan yang dikomentari.
Sejak diluncurkan aplikasi SiBadra telah menerima ribuan laporan dari 2019 hingga 2021. Berdasarkan data yang tercatat, sejak Mei 2019 hingga Mei 2022, aplikasi SiBadra telah menerima sebanyak 6.641 pengaduan. Tingginya jumlah laporan ini dipengaruhi oleh kemudahan proses pengajuan pengaduan, yang dapat dilakukan dengan praktis dan diakses kapan saja serta dari mana saja.
Meskipun begitu, penerapan e-government melalui aplikasi SiBadra oleh Pemerintah Kota Bogor masih belum berjalan secara optimal. Berdasarkan laporan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian (Diskominfotandi) Kota Bogor pada 16 Desember 2019, tercatat sebanyak 650 laporan masyarakat belum ditindaklanjuti oleh dinas terkait.
Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2021, tingkat penyelesaian pengaduan yang diterima juga hanya mencapai 50%. Dengan kata lain, dari seluruh laporan pelayanan yang masuk, hanya setengahnya yang berhasil ditangani. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana persentase penyelesaian pengaduan tercatat mencapai 68%.
Kinerja aplikasi SiBadra sebagai platform berbasis teknologi diketahui informasi masih belum optimal. Hal ini sering kali ditandai dengan berbagai kendala teknis, seperti masalah pada proses pendaftaran, kesulitan dalam mengunggah gambar, hingga gangguan dalam mendeteksi lokasi pelapor.
Walaupun memiliki berbagai kendala dan permasalahan, aplikasi SiBadra memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai inovasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada efisiensi pelaporan aduan dan saran, tetapi juga mampu memperkuat demokrasi dan meningkatkan partisipasi publik.
Dengan fitur berbagi laporan dan komentar, aplikasi ini bisa menjadi wadah interaksi masyarakat, seperti platform aduan di luar negeri, misalnya di Taiwan dan Spanyol, yang telah berhasil mendorong keterlibatan publik secara lebih luas.
Selain itu, SiBadra memiliki potensi untuk melampaui fungsi "transaksi" semata, di mana masyarakat melapor dan pemerintah menangani. Aplikasi ini dapat dioptimalkan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan dan mendorong pengembangan smart city di Kota Bogor secara menyeluruh.
(*)
Editor : Siti Nur Qasanah