JawaPos.com – Cuaca ekstrem mengakibatkan bencana di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada 4 Desember 2024. Bencana berupa tanah bergerak, banjir bandang, dan tanah longsor itu mengakibatkan 215 kepala keluarga atau sekitar 712 jiwa harus mengungsi.
Peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) surabaya Amien Widodo mengungkapkan, fenomena tanah bergerak di Sukabumi disebabkan oleh berbagai faktor. Baik faktor alamiah maupun ulah manusia.
Salah satu penyebab utamanya adalah perubahan penggunaan lahan di kawasan pegunungan di sekitar Sukabumi, yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Perubahan ini tidak terjadi secara mendadak. Tetapi melalui proses panjang yang melibatkan pemotongan lereng gunung untuk pembangunan jalan dan permukiman,” jelas Amien, Selasa (10/12).
Pembangunan jalan yang memotong lereng gunung itu akhirnya mengganggu stabilitas tanah. Karena sudut kemiringan lereng meningkat. Di saat hampir bersamaan, permukiman juga mulai berkembang di sekitar jalan dan semakin menambah beban di lereng.
Ditambah lagi, warga sering kali membersihkan lahan dengan cara menebang pohon. Dampaknya, daya kohesi tanah berkurang dan memperburuk kondisi stabilitas lereng.
Pakar geologi ITS itu menjelaskan, semakin banyak bangunan di sekitar lereng, maka massa tanah akan bertambah. Kondisi itu berakibat retakan semakin lebar dan tanah bergerak lebih cepat.
Fenomena ini dikenal masyarakat sebagai “tanah ambles”. “Semakin banyak dan berat bangunan di sekitar lereng berkontribusi pada bertambahnya massa tanah yang memperburuk kondisi stabilitas,” jelas Amien.
Selain itu, perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca ekstrem makin memperburuk situasi. Pemanasan global meningkatkan intensitas hujan dan angin, serta memengaruhi fenomena La Nina.
Kondisi itu membuat curah hujan meningkat hingga 20 persen lebih tinggi dari biasanya. “Curah hujan yang tinggi menjadi pemicu utama terjadinya tanah bergerak,” kata Amien.
Perubahan topografi Sukabumi akibat aktivitas manusia juga ikut memperburuk keadaan. Kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai area resapan air kini beralih fungsi menjadi permukiman dan area pertanian.
Hal ini mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, yang akhirnya berakibat erosi, banjir, dan tanah longsor. “Proses ini mempercepat ketidakstabilan tanah, terutama di wilayah dengan banyak pemotongan bukit,” paparnya.
Dengan peristiwa ini, Amien menekankan pentingnya pengembalian fungsi hutan di puncak bukit untuk mengurangi risiko bencana. Kawasan perbukitan yang seharusnya dikonservasi, harus dijaga agar tidak digunakan untuk aktivitas manusia.
“Kita perlu menghitung kembali kapasitas resapan air di kawasan tersebut untuk mencegah bencana lebih lanjut,” ucapnya.
Terkait upaya mitigasi bencana, Amien mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menyusun peta kawasan rawan bencana. Namun, ia mengingatkan perlunya tindakan lebih lanjut untuk mengedukasi masyarakat dan memberikan solusi konkret bagi daerah rawan bencana.
“Penting untuk segera mengungsikan warga di sekitar retakan tanah dan melakukan langkah perbaikan yang tepat,” katanya.
Selain itu, Amien juga memamdang perlu ada regulasi tata ruang yang lebih tegas. Ia menyarankan adanya kolaborasi lintas kementerian untuk menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dan mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.
“Ini saatnya berbagai pihak duduk bersama untuk mengatasi masalah ini secara terintegrasi,” ujar Amien.
Dia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap tanda-tanda awal pergerakan tanah. Retakan tanah, rumah yang mulai miring atau retak, dan tiang listrik yang bergeser adalah beberapa indikator yang perlu diperhatikan.
“Jika tanda-tanda ini terlihat, segera laporkan kepada pihak berwenang seperti BPBD setempat agar dilakukan kajian lebih lanjut dan mengungsi jika diperlukan,” jelasnya.
Walaupun Sukabumi menjadi sorotan utama dalam peristiwa ini, Amien mengingatkan bahwa bencana serupa bisa saja terjadi di wilayah lain di Indonesia.
Terutama di daerah dengan kondisi geografi yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
“Melalui regulasi yang tepat dan edukasi yang baik, kita bisa meminimalkan dampak dari bencana ini,” pungkas Amien.
Editor : Bayu Putra