JP Bogor – Perkembangan teknologi membuat pemerintah daerah harus ikut beradaptasi, salah satunya lewat inovasi layanan publik dengan e-Government.
Di Kota Bogor, konsep e-Government ini diimplementasikan lewat aplikasi yang dinamai SiBadra. Aplikasi itu jadi upaya pemanfaatan tekonologi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemkot Bogor dalam hal layanan publik.
SiBadra (Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran) merupakan sebuah aplikasi untuk memberi akses bagi masyarakat Kota Bogor dalam menyampaikan pengaduan, saran, permintaan layanan publik, hingga kegawatdaruratan secara langsung.
Dilansir dari laman UIN Sunan Gunung Djati dan Universitas Diponegoro, Aplikasi itu itu terhubung dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Bogor.
Aplikasi SiBadra berbasis smartphone, yang artinya bisa diunduh di Google Play Store atau AppStore. Aplikasi ini juga telah terintegrasi dengan aplikasi Whatsapp untuk mempermudah warga Kota Bogor dalam menyampaikan laporan mereka.
Aplikasi SiBadra resmi diluncurkan pada April 2019 oleh Diskominfo Kota Bogor, setelah diuji coba selama setahun.
Pembuatan aplikasi ini merupakan bagian dari Masterplan Smart City Kota Bogor 2017–2021 dan punya dasar hukum Perwali Kota Bogor No. 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Pengaduan Masyarakat.
Sebelum ada aplikasi ini, OPD Kota Bogor hanya menerima pengaduan dari masyarakat melalui kantor-kantor. Selain itu, saat itu Diskominfo Kota Bogor hanya memiliki line Call Center 112.
Aplikasi SiBadra menerima beragam jenis pengaduan dari masyarakat, yang isinya bersifat bebas sesuai permasalahan yang dialami.
Sebagian besar laporan yang masuk terkait dengan kerusakan jalan, penutupan akses jalan, tawuran pelajar SMA, kemacetan lalu lintas, hingga penjualan minuman keras di wilayah Kota Bogor. Laporan-laporan tersebut lalu direspons dan ditangani langsung oleh OPD terkait.
Masalah-masalah itu membuat jumlah laporan tertinggi tercatat pada beberapa Perangkat Daerah. Seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satpol PP, serta Dinas Perumahan dan Permukiman.
Namun, terdapat penanganan khusus untuk pengaduan yang mengandung unsur SARA atau bersifat private. Laporan seperti ini biasanya diajukan dengan status anonim untuk menjaga kerahasiaan informasi.
Laporan anonim tersebut hanya dapat diakses oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan langsung untuk menangani masalah tersebut, sehingga tidak dapat dilihat oleh pengguna lain, kecuali pihak perangkat daerah terkait.
Selain berfungsi sebagai media untuk melakukan pelaporan aduan, aplikasi SiBadra juga menyediakan kolom komentar pada setiap laporan yang membuat aplikasi ini berbeda dari aplikasi lain.
Kolom komentar pada aplikasi SiBadra memungkinkan terjadinya interaksi aktif, baik antara OPD dengan masyarakat maupun antarwarga.
Melalui kolom komentar, pengguna dapat memberikan tanggapan, menjawab, atau berdiskusi terkait permasalahan yang dilaporkan, sesuai dengan konteks laporan yang dikomentari.
Sejak diluncurkan, aplikasi SiBadra telah menerima ribuan laporan dalam tiga tahun pertama beroperasi. Berdasarkan data yang tercatat, sejak Mei 2019 hingga Mei 2022, aplikasi SiBadra telah menerima sebanyak 6.641 pengaduan.
Tingginya jumlah laporan ini dipengaruhi oleh kemudahan proses pengajuan pengaduan, yang dapat dilakukan dengan praktis dan diakses kapan saja serta dari mana saja.
Meskipun begitu, penerapan e-government melalui aplikasi SiBadra oleh Pemkot Bogor bukan tanpa celah. Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2021 misalnya, tingkat penyelesaian pengaduan yang diterima hanya mencapai 50 persen.
Dengan kata lain, dari seluruh laporan pelayanan yang masuk, hanya separo yang berhasil ditangani. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana persentase penyelesaian pengaduan tercatat mencapai 68 persen.
Selain itu, kinerja aplikasi SiBadra sebagai platform berbasis teknologi informasi masih belum optimal.
Hal ini sering kali ditandai dengan berbagai kendala teknis. Seperti masalah pada proses pendaftaran, kesulitan dalam mengunggah gambar, hingga gangguan dalam mendeteksi lokasi pelapor.
Meski memiliki berbagai kendala dan permasalahan, aplikasi SiBadra memiliki potensi besar untuk berkembang.
Khususnya sebagai inovasi kebijakan yang tidak hanya fokus pada efisiensi pelaporan aduan dan saran, tetapi juga mampu memperkuat demokrasi dan meningkatkan partisipasi publik.
Dengan fitur berbagi laporan dan komentar, aplikasi ini bisa menjadi wadah interaksi masyarakat seperti platform aduan di luar negeri, misalnya di Taiwan dan Spanyol, yang berhasil mendorong keterlibatan publik secara lebih luas.
Selain itu, SiBadra memiliki potensi untuk melampaui fungsi "transaksi" semata. Di mana masyarakat melapor dan pemerintah menangani.
Aplikasi ini dapat dioptimalkan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan dan mendorong pengembangan smart city di Kota Bogor secara menyeluruh.
Editor : Bayu Putra